Dalam pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober 2024, Indonesia menyampaikan keinginannya untuk menjadi bagian dari aliansi BRICS. Langkah ini menandai dimulainya proses Indonesia dalam upaya bergabung dengan organisasi yang terdiri dari negara-negara berkembang.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan wujud dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Ini tidak berarti kita bergabung dengan blok tertentu, tetapi mencerminkan partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional,” jelas Sugiono dalam pernyataannya, Jumat (25/10). Ia menekankan bahwa BRICS sejalan dengan prioritas nasional yang diusung Kabinet Merah Putih, seperti ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Indonesia berharap dapat menggunakan BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang, atau dikenal sebagai Global South. “Kami melihat BRICS sebagai wadah yang efektif untuk memperkuat dan memajukan kepentingan negara-negara berkembang,” tambah Sugiono. “Tetapi,kita selalu melindungi pengaruh di group – group lain & meneruskan percakapan dengan negara maju.”
Menlu Sugiono juga mencontohkan komitmen ini dengan menyebutkan partisipasi Presiden di KTT G20 mendatang di Rio de Janeiro, Brasil, serta undangannya untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri negara G7 di Italia. “Ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara berkembang dan negara maju,” lanjut Sugiono.
Pada KTT BRICS di Kazan, Sugiono yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara BRICS dan negara-negara Global South. Di antaranya adalah memperjuangkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang dan mendesak negara maju memenuhi komitmennya. Ia juga mendukung reformasi dalam sistem multilateral agar lebih representatif, memperkuat lembaga internasional, dan memastikan sumber daya yang cukup untuk menjalankan mandatnya.
Sugiono juga menggarisbawahi peran BRICS sebagai perekat dalam solidaritas antara negara-negara berkembang. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pesan presiden terkait komitmen Indonesia terhadap anti-penjajahan dan perdamaian global, dengan menyoroti krisis yang sedang berlangsung di Palestina dan Lebanon. “Indonesia mana boleh hanya melihat ketika kejahatan seperti ini terus berjalan ,” tegas Sugiono.
Indonesia menyerukan gencatan senjata serta penegakan hukum internasional dan dukungan berkelanjutan untuk pemulihan di Jalur Gaza.
Di Kazan, Sugiono juga bertemu dengan sejumlah tokoh penting, termasuk Menlu Rusia Sergey Lavrov dan perwakilan dari negara-negara sahabat lainnya, seperti Palestina, China, India, Thailand, dan Malaysia. Ia juga melakukan pertemuan telepon dengan Menlu Singapura dan Kamboja.
Aliansi BRICS sendiri awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang didirikan pada 2006. Pada 2023, anggota baru bergabung, termasuk Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Baru-baru ini, Indonesia bersama 12 negara lain diumumkan sebagai negara mitra aliansi tersebut, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.